MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Hingga Mei 2024, tercatat ada 254 anak stunting yang tersebar di 35 desa di 15 kecamatan Kabupaten Rejang Lebong.

‘’Pencegahan, penanganan dan penurunan stunting tidak bisa diselesaikan oleh Dinkes atau DP3APPKB saja. Tapi, perlu dilakukan melalui konvergensi lintas sektor,’’ ungkap Elvin Yulia Sari dari Bappeda dalam clousing statementnya saat menjadi moderator Rakor Analis Situasi (Ansit) Stunting yang digelar di ruang pola, pukul 08.30 WIB, Jum’at, (17/5).

Rakor Ansit dibuka Asisten II Setda, Dr. Asli Samin, S.Kep, M.Kes mewakili Wabup, Hendra Wahyudiansyah, SH. Serta dihadiri para camat, kades, lurah serta dinas terkait.

Rakor Ansit ini menampilkan 3 narasumber sebagai pembicara. Yakni, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes, Alhisyam, S.ST, Kadis DP3APPKB, Sutan Alim, S.Sos, dan Nina Sari Sakti, S.STP, M.Si dari Dinas PMD.

‘’Stunting ini bukan hanya mengganggu pertumbuhan anak. Tapi juga mengganggu perkembangan mental anak. Saat ini kita ditugasi untuk menjaga kualitas generasi 25 tahun ke depan agar tidak stunting,’’ kata Asli Samin.

Dikatakan, tahun 2021 stunting mencapai 26 persen. Tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 22,2 persen. Tapi, ditahun 2023 angka stunting naik menjadi 28,2 persen.

‘’Angka stunting kita ditahun 2023 menempati posisi juru kunci tertinggi di Provinsi Bengkulu dengan 28,2 persen. Kondisi inilah yang perlu kita tekan secara bersama-sama agar angka stunting tahun 2024 ini bisa menurun. Untuk itu diperlukan program inovatif dan modifikasi. Berdayakan bidan desa di seluruh desa untuk mencari dan memantau anak stunting. Lalu kita bantu dan kita tangani secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing OPD,’’ ujar Asli Samin.

Sebelumnya, Alhisyam menyampaikan materi terkait ansit stunting 2024.

‘’Per Maret 2024 ini tercatat ada 254 balita stunting yang tersebar di 15 kecamatan. Rinciannya, 3 di Kecamatan Kota Padang, 38 di PUT, 22 di Sindang Kelingi, 5 di Binduriang, 11 di SBU, 11 di Sindang Dataran, 29 di Curup, 22 di Bermani Ulu, 11 di Selupu Rejang, 26 di Curup Selatan, 46 di Curup Tengah, 1 di Bermani Ulu Raya, 11 di Curup Utara dan 18 balita di Curup Timur. Hanya di SBI yang tidak ada. Pendataan dan penanganan balita stunting ini sudah dilakukan petugas dari seluruh Puskesmas,’’ tutur Alhisyam.

Sedangkan Kadis DP3APPKB, Sutan Alim, S.Sos, ‘’Kita telah melaksanakan 8 aksi integrasi percepatan penurunan stunting bersama OPD terkait. Bappeda, Dinkes, Dinas PMD, dan Setda. Tujuannya untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting. Termasuk melaksanakan Program Bangga Kencana 2024,’’ ujar Sutan Alim.

Sedangkan Nina Sari Sakti dari Dinas PMD menuturkan Dinas PMD melalui dana desa telah berusaha menopang penanganan percepatan penurunan stunting.

‘’Untuk penanganan kemiskinan ekstrim desa bisa mengucurkan dana BLT paling tinggi 25 persen dari DD senilai Rp300.000 per bulan. Program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20 persen dari DD. Jadi, desa bisa berperan dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik, intervensi sensitive, dan tata kelola percepatan penurunan stunting,’’ jelas Nina.

Jadi lanjut Nina Dinas PMD telah melakukan pemetaan dana Earmark sebagai syarat pengajuan pencairan dana desa tahan I tahun 2024 anggaran stunting yang terpetakan mencapai Rp9.290.671.000.

Usai mendengarkan paparan ketiga narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) M Syafril mengungkatkan bahwa selama 4 bulan DKP telah merealisasikan bantuan pangan di wilayah Curup Tengah. ‘’DKP sudah membantu makanan bergizi dan beragam 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan untuk anak-anak stunting di Curup Tengah. Tapi mengapa angka stunting di Curup Tengah tidak menurun?’’ kata Syafril.

Pertanyaan Syafril langsung dijawab Martadinata dari Dinkes. ‘’Kekurangan gizi anak-anak stunting itu sudah kronis. Sehingga memerlukan asupan gizi setiap hari. Kalau kita beri 3 kali seminggu, maka, pertumbuhan anak tetap lambat. Jadi, pola pemberian makanan bergizi ini yang perlu ditambah oleh DKP kedepan. Dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari. Seperti yang dilakukan terhadap 33 balita stunting di wilayah Selupu Rejang. Setelah diberi makanan bergizi selama 90 hari, pertumbuhannya langsung naik,’’ urai Marta.

Sedangkan Kabid Daldul Dinas DP3APPKB, Ibnu Said menyebutkan telah melakukan pendampingan keluarga di desa-desa yang menjadi lokus stunting.

‘’Penanganan dan penurunan stunting ini bukan hanya sekedar terkait konsumsi bergizi saja. Tapi, ada beberapa faktor pendukung lain. Seperti penciptaan lingkungan rumah yang sehat, jamban keluarga yang sehat dan lainnya. Untuk itu diperlukan penanganan bersama. Misalnya, Dinas PUPR dapat membangun fasilitas MCK seperti jamban keluarga di lokus stunting. Karena intervensi serentak akan dilaksanakan Bulan Juli 2024. Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga angka stunting bisa ditekan dan diturunkan secara signifikan,’’ papar Ibnu Said. (rhy)

Editor : Rahman Jasin