MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Bertempat di Hotel Golden Rich 88 Kota Curup tadi pagi Senin (24/7/2023), Organisasi Sosial Kemanusiaan Akar Foundation bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menggelar lokakarya memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan stunting melalui tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang inklusif dan berkelanjutan.

Lokakarya digelar di Hotel Golden Rich 88 Kota Curup Rejang Lebong ini diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut yakni Senin (24/7) hingga Selasa (25/7).

Dalam laporan panitia pelaksana kegiatan yang yang disampaikan Direktur Eksekutif Akar Fundation Erwin Basrin bahwa, selama 2 hari berturut-turut yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Bengkulu Dr. E. H. Rosjonsyah ,S IP.,M.Si dengan menghadirkan 4 (empat) keynote speaker terdiri dari untuk di hari pertama, pemateri awal disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong Khirdes Lapendo Pasju,S.STP.,M.Si fokus materi terkait ‘rencana pembanguan Daerah dalam mengentaskan isu stunting pada multilevel strategis (sektor pertanian dan pangan serta kesehatan).

Kemudian dilanjutkan pemateri dari Research Fellow of Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, David Arhadian dengan fokus tema materi terkait stunting dan tata Kelola sumber daya alam (SDA). Lalu disusul pemateri dari Direktur Kalyanamitra Jakarta, Listyowati dengan fokus pada materi gender sebagai perspektif untuk pemulihan hak-hak perempuan dalam rangka penurunan stunting.

Hari kedua, materi yang diangkat terkait inovasi dan inklusivitas program penurunan stunting dalam rencana pembangunan Daerah. Ini akan disampaikan oleh Ir. H. Hermen Malik,M.Sc.,P. hD selaku Ketua Tim Ahli Gubernur Bengkulu dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Kaur merupakan Mantan Bupati Kaur.

Diungkapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan ini, tujuan lokakarya diadakan untuk mendorong program percepatan penurunan prevalensi stunting yang fokus pada upaya perlindungan hak-hak tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) dan keterjaminan sumber pangan melalui tata kelola sumber daya alam berbasis agroekologi.

Melalui lokakarya ini, akan menghasilkan diskusi terkait potensi, strategi dan rencana aksi program penurunan stunting, sehingga audiens akan menghasilkan reformulasi strategi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mendorong program penurunan stunting di Kabupaten Rejang Lebong. Diman outputnya bermuara pada penandatangan nota kesepakatan (MoU) rencana aksi kolaborasi antara Akar Foundation sebagai Non Government Organization (NGO) atau lembaga pelaksana program dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Peserta lokakarya ini dihadiri oleh TPPS Provinsi Bengkulu, Satgas Stunting Provinsi Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong dan jajarannya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Rejang Lebong, Dinas Ketahanan Pangan Rejang Lebong, Dinas Kesehatan Rejang Lebong lalu Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Rejang Lebong, Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong serta Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Daun.

Hadir juga dari kalangan Akademik Perguruan Tinggi yaitu, Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) dan Poltekkes Negeri Kemenkes Bengkulu, lalu komunitas lokal, yakni Forum Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Rejang Lebong, Kelompok Tani HKm, KPPL Maju bersama dan KPPSWD. Serta dari Pemerintah Desa Tebat Pulau, Desa Tanjung Dalam, Desa Air Lanang dan Desa Baru Manis.

Sementara itu, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah,SH mengatakan, ucapan
terimakasih melalui Akar Foundation telah menperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan stunting melalui tata kelolah sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga nantinya penangan stunting selanjutnya bisa betul-betul betul teratasi khususnya di Rejang Lebong.

“Sebagaimana kita ketahui, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,” ungkap Wabup Hendra dengan penuh optimis.

Selanjutnya Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah Syahili, S.I.P., M.Si.membuka secara resmi lokakarya percepatan penurunan stunting melalui skema agroekologi.

Lanjut dikatakan Mantan Bupati Lebong dua periode kepemimpinan (2010-2015 dan 2015-2020) ini bahwa Tahun 2023 Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 Provinsi dengan penurunan presentasi angka kemiskinan sebesar 0,28 persen.

“Dimana angka penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 74.840 (2021) menjadi 73.330. Data Sosial Ekonomi (Susenas) di tahun 2022 menunjukan bahwa, komoditas pangan menjadi faktor yang menyumbang utama angka kemiskinan terutama bagi masyarakat pedesaan,” jelas Wagub Rosjonsyah.

Peserta berjumlah 21 orang yaitu dari
Satgas Stunting Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong, Forum Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Rejang Lebong, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Daun, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Universitas Negeri Bengkulu (UNIB), Poltekkes Negeri Kemenkes Bengkulu, Pemerintah Desa Tebat Pulau, Pemerintah Desa Tanjung Dalam, Pemerintah Desa Air Lanang, Pemerintah Desa Baru Manis,
Kelompok Tani HKM KPPL Maju Bersama
KPPSWD.

Hasil pengamatan Jurnalis MCRL dilapangan, disamping kegiatan lokakarya ini juga dilakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding/Kerjasama) antara Direktur Eksekutif Akar Foundation dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong langsung ditandatangani Ketua TPPS yang juga Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah,SH dengan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Dr. E. H. Rosjonsyah,S.IP.,M.Si dengan semua delegate Kepala-Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik dari jajaran Pemprov Bengkulu dan juga Pemkab Rejang Lebong. (Reporter Tatang, Editor Aditya MCRL)