MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Tim BPKP Perwakilan Bengkulu siap mendampingi penanganan tata kelola aset milik Pemkab Rejang Lebong dan jajaran. Hal ini disamaikan Kepala BPKP, Faeshol Cahyo Nugroho, Ak, MEc, CA, CRMP, CGCAE, CIAE saat beraudensi dengan Pjs.Bupati, Dr.H.Herwan Antoni, SKM, MKes, MSi, pukul 14.00 WIB, Kamis, (24/10).

Saat menerima kunjungan tim BPKP itu, bupati didampingi Inspektur, Gusti Maria, SH, MH dan 2 Irban, Risdarwin Irwan dan Hj. Eka Junaini. Serta Kepala BPKD, Andi Ferdian, SH dan Kabid Aset, Dodi Isgianto.

Sebelumnya, Faeshol lebih dulu membagikan materi berujul ‘’Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pemda’’ terkait pembinaan SPIP terintegrasi.

‘’Kita dari BPKP siap mendampingi penanganan tata kelola asset di sisa waktu yang tinggal beberapa bulan lagi ini. Soalnya, tata kelola asset Pemda yang masih belum memadai. Minimal dalam 2 bulan terakhir ini kita bisa membantu penertiban tata kelola asset daerah ini,’’ kata Faeshol.

Soalnya lanju Faeshol masih ada beberapa permasalahan asset berdasarkan LHP BPK Tahun 2023. Mulai dari penatausahaan asset tanah, penatausahaan asset tetap peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas. Penatausahaan asset gedung, jalan, irigasi, dan jarring yang belum optimal. Termasuk penatausahaan asset tak berwujud.

‘’Jadi kita siap melakukan pendampingan pengusunan atau revisi system dan prosedur pengelolaan asset dengan focus pada unsure managemen risiko dan pengendalian intern. Termasuk pengelolaan asset tetap,’’ jelas Faeshol.

Misalnya tukas Faeshol, ada 63 persil tanah dan bangunan dan tanah kosong milik Pemkab seluas 203.559, M2 senilai Rp. 4.558.766.218,40 belum bersertifikat. Dari 63 persil tanah itu ada 5 persil merupakan hibah masyarakat desa ke Pemkab di tahun 2023. Serta 11 persil tanah seluas 136.368 M2 masih tercatat atas nama perseorangan dengan nilai Rp.1.469.019.000.

Menanggapi materi yang disampaikan BPKP itu, Pjs. Bupati langsung meminta Kadis BPKD, Andi Ferdian, SE untuk melakukan langkah-langkah konkret. ‘’Tolong segera bikin rencana aksi penyelesaian masalah temuan BPK ini. Sehingga akan terlihat progress penyelesaian permasalahannya. Termasuk masalah lapangan bola PUT dan pasar PUT,’’ pinta bupati.

Menanggapi temuan BPK itu, Kepala BPKD, Andi Ferdian, langsung menjelaskan bahwa dari 103 persil tanah itu sudah 80 persil yang sudah disertifikatkan. Sisanya masih dalam proses pengurusan penerbitan sertifikatnya.

‘’Sedangkan kendaraan dinas yang dipegang pihak luar sudah ditarik semuanya. Hanya kendaraan dinas pimpinan DPRD yang masih dalam proses penghapusan,’’ tutur Andi.

Hal senada dijelaskan Kabid Aset BPKD, Dodi Isgianto. ‘’Ada 5 mushola dan aset berupa fasilitas umum dan fasilitas social di perumahan yang belum selesai. Karena pihak pengembang belum menyerahkannya secara tuntas. Selain itu, ada juga BPKB kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang hilang. Inipun sudah kita coba usulkan untuk penerbitan BPKB baru,’’ terang Dodi. (rahman)

Editor : Rahman Jasin