Media Center Rejang Lebong – Bupati Rejang Lebong, Drs.Syamsul Effendi, MM, membuka rapat integrasi gugus tugas reforma agraria (GTRA) 2023 di Hotel Sepanak Curup, Rabu, (15/11) pukul 08.30 WIB.

Rapat diikuti 66 satuan kerja (Satker). Terdiri dari Asisten 1 Setdakab, Pranoto Majid, SH, MSi. Kadis Pertanian, Zulkarnain, Kadis Nakertrans, Syamsir, Kadis Perindagkop, UMKM dan Perindustrian, Upik Zumratul Aini. Sekretaris PMD, Desmawati. Kadis Ketahanan Pangan, Taman. Serta Kepala BPN, Tarmizi dan Ormas terkait, SPI dan AMAN dan Kades.

‘’Saat ini pemerintah melalui program reforma agraria terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Serta penciptaan tenaga kerja di wilayah kota hingga desa. Ini merupakan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dalam Nawacita ke-5 tentang kepemilikan tanah seluas 9 juta hectare tahun 2015-2019 dan RPJMN 2020 – 2024,’’ kata Bupati.

Dikatakan, melalui penataan asset dan akses yang dilaksanakan tim GTRA yang didukung berbagai OPD terkait ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‘’Ada 5 agenda utama GTRA. Yakni, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian. Penataan penguasaan kepemilikan tanah. Kepastian hukum dan legalitas asset atas objek reforma agrarian. Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaaan, pemanfaatan dan produksi tanah. Serta kelembagaan pelaksanaan reforma agrarian pusat dan daerah,’’ tutur Bupati.

Diakui Bupati, Pemkab Rejang Lebong sejak 2018 – 2023 telah berhasil menerbitkan sertifikat tanah masyarakat sebanyak 2.533 bidang di lokasi ex HGU PT Bumi Megah Sentosa di wilayah Kota Padang. Serta pengumpulan data cerita sukses dan konsolidasi tanah seluas 150 hektare di Desa Purwodadi, Bermani Ulu. Serta ditindaklanjuti dengan pemberdayaan petani kopi di tahun 2022. Serta cerita kesuksesan lainnya berasal dari tanah transmigrasi Desa Tanjung Beringin. Kini, masih dalam proses penerbitan sertifikatnya.

‘’Tapi, masih ada PR yang belum diselesaikan tahun ini. Kita harapkan PR-PR yang ada dapat diselesaikan. Karena kepastian hukum kepemilikan tanah ini dapat mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ demikian bupati.

Sementara Kepala Kantor BPN Rejang Lebong, Tarmizi, menjelaskan bahwa tim GTRA secara nasional telah melakukan pendataan asset seluas 4,5 juta hectare dan 4,5 juta hectare telah diredistribusikan.

‘’Sedangkan di tahun 2023 GTRA Rejang Lebong telah meredistribusikan 400 bidang tanah. Program ini bisa dilanjutkan dengan dana APBD. Selain itu, GTRA juga sedang berusaha menyelesaikan konflik lahan perkebunan the PT Agro Tea. Diharapkan awal tahun 2024 atau pertengahan 2024, permasalahannya dapat terselesaikan,’’ jelas Tarmizi.

Tarmizi juga menjelaskan telah menyelesaikan target beban SHM tanah transmigrasi Rejang Lebong 2023 sebanyak 2.013 bidang. Rinciannya, 840 bidang di Desa Tanjung Gelang, Kota Padang. 393 bidang di Desa Lubuk Mumpo, Kota Padang. 255 bidang di Desa Bandung Marga, Bermani Ulu Raya. 225 bidang di Desa Pal Tujuh, Bermani Ulu Raya dan 300 bidang di Desa Bukit Batu, Padang Ulak Tanding.

‘’Selain itu,kita juga telah melakukan pembinaan 2 kampung reforma agraria. Yakni, Desa Rimbo Recap dan Desa Purwodadi. Sedangkan Desa Tanjung Beringin masih dalam tahap usulan,’’ tutup Tarmizi.(rhy)